Bismillahirrahmanirrohim. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, saya ingin membagikan tulisan dan berharap pemerintah memperbaiki sistem Ruang Talenta Guru (RTG) dalam menyeleksi tenaga honorer. Karena banyak indikasi penyimpangan beberapa oknum guru-guru honorer yang memanfaatkan dengan mendaftarkan diri melalui sistem Ruang Talenta Guru (RTG) hanya dengan Data Pokok Pendidik (DAPODIK). Dimana, hal tersebut sangat di sayangkan karena beberapa oknum guru-guru honorer yang masih belum lulus sarjana Pendidikan malah bisa masuk melalui ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan kuliah sambil bekerja di Universitas Terbuka (UT). Walau, pada zaman dahulu adalah sebuah keharusan bahwa guru honorer jika ingin kuliah Universitas Terbuka (UT) di haruskan memiliki Surat Tugas dan Surat Keterangan Mengajar sebagai Guru Honorer sekolah Negeri. Padahalkan seharusnya secara logika untuk jadi guru honor harusnya lulus dulu menjadi sarjana Pendidikan, jika lulusan SMA di terima menjadi guru maka banyak lowongan pekerjaan yang di isi bukan sesuai kualifikasi.

Insert Foto: Bukti mengharuskan Surat Tugas dan Surat Keterangan Mengajar.

        Lalu bagaimana keadilan bagi kami mahasiswa dan mahasiswi PPG PRAJABATAN KEMENDIKBUD RI yang masuk melalui jalur resmi dengan memalui berbagai tes mulai dari tes masuk calon guru: administrasi, tes substantif bidang studi guru sekolah dasar, dan tes wawancara calon guru. Kemudian, pada akhir Pendidikan satu tahun PPG PRAJABATAN atau CALON GURU dari KEMENDIKBUD RI dengan mengikuti tes UKPPG Pendagogik Keguruan meliputi: tes Computer Based Test (CBT) Kemampuan Pengetahuan Pendagogik, tes isi jurnal Penelitian Tindakan Kelas (PTK), tes membuat modul ajar yang berisi sesuai kemampuan siswa, tes praktik mengajar dengan membuat video pembelajaran berbasis PBL (2 JP X 35 menit), dan tes wawancara akhir melalui zoom meeting setelah menempuh Pendidikan calon guru.

        Padahal kami telah menempuh perjalanan sedemikian rupa yang mengorbankan Tabungan, melepaskan pekerjaan kami yang honor di skeolah negeri, dan bahkan beberapa teman-teman telah meninggalkan pekerjaan tetap di BUMN (Bank) hanya demi pekerjaan tetap dengan waktu yang fleksibel (tidak sampai larut malam pulangnya).

        Pada tahun ini pun, jadwal seleksi di undur terus menerus secara mendadak pada saat tes telah berlangsung. Padahal seharusnya harus bijak jika tes sudha di susun rencana sebaik mungkin agar tidak di tambah atau di kurang waktunya, lalu di tambah honorer yang belum legal mengabdi 2 tahun berturut-turut (4 semester) seperti Erlinda Alyanuari, dan Erlinda Alyanuari sudah dapat NUPTK yang mana mendapatkan NUPTK biasanya guru biasa harus mengabdi 10 tahun atau bahkan lebih baru bisa karena NUPTK merupakan jalan utama guru honorer di sekolah negeri untuk dapat mendaftar PPG DALAM JABATAN atau GURU TERTENTU. Keluh kesah kami pada tes ini tidak hanya merugikan kami saja bu/pak pejabat, tetapi juga di rasakan guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun dengan ijazah legal, cara bersih, dan cara masuk honor di negeri dengan halal (tidak pakai orang dalam).

        Saya harap tahun depan pemerintah Indonesia dapat mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dalam proses seleksi PPPK baik guru, tenaga operator, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga, saya dan para alumni PPG PRAJABATAN, guru honorer sah, dan tenaga operator tidak tersakiti, terdzolimi, dan teraniaya. Saya menyuarakan suara dan bukan bermaksud untuk tidak beradab atau tidak sopan dalam bertutur kata dalam mengetik ini.

Demikian, berita dan informasi yang telah saya bagikan dan semoga memberikan manfaat, memberikan motivasi, dan berbagi pengalaman kepada para pembaca sekalian karena saya bersyukur dapat berbagi ilmu dan pengalaman yang saya miliki. Mohon maaf, jika ada salah kata dan khilaf dalam ketikan saya. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.